CERMAT KITA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan pesan tegas dan penuh dukungan kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam acara penyerahan hasil penegakan hukum di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta. Pernyataan Prabowo ini menjadi sorotan nasional jelang akhir tahun, karena mengandung kritik tak langsung sekaligus dukungan kuat terhadap pemberantasan korupsi dan penertiban kawasan hutan.
Dalam pidatonya, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung atas kepemimpinan dan kinerja lembaga kejaksaan dalam mengembalikan kerugian negara.
Ia menyebut bahwa Jaksa Agung “mungkin tidak populer, tapi tidak populer bagi segelintir maling‑maling itu,” sambil menegaskan bahwa aksi penegakan hukum yang dilakukan lembaga penegak hukum didukung dan didoakan oleh rakyat Indonesia secara luas.
Momen Penyerahan Rp 6,6 Triliun: Bukti Penegakan Hukum Serius
Acara yang digelar pada Rabu, 24 Desember 2025, menjadi ajang simbolik ketika Jaksa Agung bersama Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menyerahkan uang hasil penegakan hukum dan denda administratif sebesar Rp 6,62 triliun kepada negara. Angka ini merupakan kombinasi dari hasil penagihan denda administratif terhadap perusahaan sawit, pertambangan, dan pengembalian uang dari kasus korupsi.
Prabowo menyampaikan bahwa capaian ini bukan sekadar angka, tetapi bukti nyata bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya serius menindak pelanggaran hukum, khususnya yang berkaitan dengan perampokan terhadap kekayaan negara. Ia menyatakan bahwa rakyat mendukung langkah hukum tersebut, meskipun hal itu mungkin menimbulkan ketidakpopuleran di kalangan pelaku kejahatan.
Perjuangan Satgas PKH dan Tantangan di Lapangan
Satgas PKH sendiri telah berhasil menguasai kembali lebih dari 4 juta hektare kawasan hutan yang disalahgunakan, jauh melampaui target awalnya. Upaya ini melibatkan penertiban wilayah hutan yang dikuasai secara ilegal oleh berbagai perusahaan dan individu. Keberhasilan ini dianggap sebagai pencapaian besar dalam upaya melindungi sumber daya alam Indonesia.
Namun, di balik angka tersebut, tugas Satgas PKH bukan tanpa tantangan. Prabowo dalam pidatonya juga menegaskan agar Satgas tidak goyah oleh berbagai tekanan atau lobi dari kelompok yang memiliki kepentingan dalam ilegalitas lahan. Ia mendesak anggota satgas untuk tetap teguh dan tidak takut menghadapi berbagai halangan, karena apa yang mereka lakukan adalah demi kepentingan jutaan rakyat Indonesia.
Pesan Integritas dan Keberanian Kepada Jaksa Agung
Selain pidato, Prabowo juga menyampaikan pesan tertulis pada sebuah prasasti yang ditujukan kepada aparat kejaksaan, termasuk Jaksa Agung. Pesan itu mengingatkan agar setiap jaksa berani dan jujur dalam menegakkan keadilan, tanpa pandang bulu, demi bangsa dan rakyat Indonesia. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah terhadap penegakan hukum yang kuat dan bebas dari kompromi.
“Kejaksaan harus menjadi contoh keberanian dan integritas dalam memberantas korupsi dan kejahatan lain yang merugikan negara,” tulis Prabowo dalam prasasti tersebut, yang kemudian disambut tepuk tangan hadirin yang hadir.
Sudut Pandang Pakar dan Reaksi Publik
Sejumlah pengamat hukum dan politik menilai pernyataan Prabowo memiliki dua dimensi: sekaligus kritik moral dan penghargaan terhadap upaya penegakan hukum. Direktur lembaga think tank politik nasional berpendapat bahwa pernyataan yang keras terhadap kelompok kriminal (yang disebut Prabowo sebagai “maling‑maling”) menunjukkan tekad pemerintah untuk menindak pelanggaran secara tegas. Sementara itu, dukungan langsung kepada Jaksa Agung memperkuat legitimasi lembaga penegak hukum di mata publik.
Di media sosial, respons publik beragam. Sebagian warga menyambut positif langkah tegas pemerintah dalam menindak koruptor dan pelanggar hukum sumber daya alam. Mereka menilai bahwa pernyataan Prabowo menunjukkan posisi kuat pemerintah terhadap mafia hukum dan perampok kekayaan negara. Namun, ada juga pihak yang mengingatkan bahwa penegakan hukum harus terus dipantau agar tetap sesuai dengan prinsip hukum yang adil dan menjunjung tinggi hak asasi.
Perang Melawan Korupsi
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya lebih luas pemerintahan Prabowo dalam memerangi korupsi dan kebocoran keuangan negara sejak awal masa jabatannya. Sepanjang tahun 2025, pemerintah telah mencatat beberapa keberhasilan dalam mengembalikan aset negara dalam jumlah besar dari berbagai skandal dan kasus korupsi. Upaya ini menunjukkan bahwa fokus pemberantasan korupsi tetap menjadi agenda utama pemerintahan saat ini.
Prabowo berulang kali menekankan bahwa penegakan hukum yang kuat dan independen bukan hanya kebutuhan formal, tetapi merupakan fondasi untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemerintah berharap bahwa dengan integritas dan komitmen penegak hukum, Indonesia dapat memperkuat kepercayaan investor, meningkatkan tata kelola sumber daya alam, dan mengurangi praktik ilegal yang merugikan publik.
