Cermatkita.net – Memasuki akhir Maret 2026, Provinsi Sumatra Utara masih terus berupaya bangkit dari dampak bencana hidrometeorologi dahsyat yang melanda sejak akhir tahun lalu. Meskipun status tanggap darurat di sebagian besar wilayah telah dicabut, luka mendalam akibat banjir bandang dan tanah longsor yang dipicu oleh Siklon Senyar masih menyisakan pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah daerah maupun pusat.
Fase Pemulihan dan Relokasi Desa yang Hilang
Kabar paling mengejutkan dalam pembaruan pekan ini adalah pernyataan resmi dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang mengonfirmasi hilangnya sejumlah desa dari peta administratif akibat kerusakan alam yang permanen. Di Sumatra Utara, dua desa di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), yaitu Desa Garoga dan Desa Tandihat, dinyatakan sudah tidak layak lagi untuk dihuni.
Bencana longsor dan pergeseran tanah yang masif telah mengubah bentang alam kedua desa tersebut, sehingga risiko pemukiman kembali di lokasi asal dianggap terlalu berbahaya. Pemerintah saat ini tengah mempercepat proses administrasi untuk merelokasi seluruh warga desa tersebut ke lokasi yang lebih aman, dibarengi dengan pembangunan hunian tetap (Huntap).
Data Korban dan Dampak Kerusakan yang Fluktuatif
Hingga Maret 2026, data BPBD Sumatra Utara mencatat dampak yang luar biasa besar. Tercatat lebih dari 370 jiwa meninggal dunia dan puluhan lainnya masih dinyatakan hilang sejak puncak bencana pada November-Januari lalu. Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan menjadi wilayah dengan tingkat fatalitas tertinggi.
Secara keseluruhan, bencana ini berdampak pada lebih dari 1,8 juta jiwa di seluruh Sumatra Utara. Infrastruktur publik seperti jalan lintas sumatra, jembatan penghubung antar-kecamatan, dan fasilitas pendidikan masih dalam tahap perbaikan intensif. Pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk memastikan akses transportasi logistik menjelang periode arus balik Lebaran 2026 tetap berjalan lancar meski di beberapa titik masih diberlakukan sistem buka-tutup.
Transisi dari Tenda ke Hunian Sementara (Huntara)
Menjelang perayaan Idul Fitri 2026, pemerintah mengklaim keberhasilan dalam program “Nol Tenda”. Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke wilayah terdampak menekankan bahwa tidak boleh ada lagi warga yang merayakan hari raya di bawah tenda darurat.
Sebanyak puluhan ribu unit Hunian Sementara (Huntara) telah selesai dibangun di berbagai titik, termasuk di Tapanuli Utara dan Deli Serdang. Huntara ini dilengkapi dengan fasilitas sanitasi yang lebih baik dan akses air bersih, sembari menunggu penyelesaian Hunian Tetap yang ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026.
Audit Lingkungan dan Mitigasi Masa Depan
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup mulai melakukan audit lingkungan besar-besaran terhadap perusahaan di sektor ekstraktif di sepanjang hulu daerah aliran sungai (DAS) Sumatra Utara. Pakar lingkungan mengonfirmasi bahwa penggundulan hutan di wilayah hulu memperparah dampak banjir bandang yang membawa material kayu gelondongan ke pemukiman warga.
Langkah mitigasi ke depan mencakup:
- Reforestasi masif di area tangkapan air strategis.
- Pemasangan alat deteksi dini (EWS) yang lebih modern di titik rawan longsor.
- Penataan ulang tata ruang yang melarang pembangunan di zona merah bencana.
Masyarakat Sumatra Utara kini diajak untuk tetap waspada, mengingat kondisi cuaca yang masih dinamis. Meskipun La Niña diprediksi mulai melemah pada Maret 2026, potensi cuaca ekstrem di wilayah pegunungan tetap menjadi ancaman nyata yang harus diantisipasi bersama.
