CERMAT KITA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara tegas menyampaikan sikapnya soal fenomena kunjungan pejabat hingga tokoh publik ke lokasi bencana yang kerap dianggap hanya untuk pencitraan atau sekadar foto-foto. Pernyataan ini disampaikan pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada pertengahan Desember 2025, di tengah respons pemerintah terhadap banjir dan longsor hebat di berbagai wilayah Sumatra.
Dalam arahannya, Prabowo mengingatkan para pejabat bahwa kunjungan ke daerah terdampak bencana tidak boleh menjadi ajang “wisata bencana”, sebuah istilah yang merujuk pada kunjungan tanpa kontribusi nyata terhadap penanganan bencana, namun lebih pada aktivitas yang terlihat di media sosial atau diundang sebagai momentum politis. Prabowo menggarisbawahi bahwa kehadiran pejabat harus bermakna dan bermanfaat bagi proses penanganan yang sedang berlangsung, bukan sekadar berlatar foto di lokasi bencana.
“Saya mohon, jangan pejabat-pejabat tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir. Kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Kalau datang, benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah,” tegasnya.
Kritik Pakar Komunikasi: Hendri Satrio Nilai Prabowo Kesal Menteri “Pencitraan”
Pernyataan keras Presiden Prabowo itu kemudian menjadi sorotan publik dan pengamat politik. Hendri Satrio, analis komunikasi politik dan pengamat publik, menilai sindiran terhadap fenomena wisata bencana itu mencerminkan kekecewaan Presiden terhadap perilaku beberapa menteri yang lebih mementingkan citra dibanding hasil nyata penanganan bencana.
Menurut Hendri, Prabowo tidak hanya menyinggung “wisata bencana” secara umum, tetapi secara implisit mengkritik praktik kunjungan pejabat yang lebih banyak bersifat foto-op daripada tindakan konkret membantu masyarakat terdampak.
“Dia kesal banget dengan perilaku menteri-menterinya yang ke sana, yang akhirnya sama sekali tidak menyelesaikan masalah, malah memperparah keadaan,” ujar Hendri dalam program Rakyat Bersuara di kanal iNews.
Hendri mencontohkan sejumlah menteri yang dinilai hanya tampil dengan membawa simbol-simbol bantuan seperti karung beras atau bantuan lainnya yang lebih terlihat di media sosial ketimbang menyelesaikan persoalan mendasar di lapangan.
“Ada beberapa menteri yang memang datang ke sana untuk pencitraan. Bawa karung beras, itu pencitraan, yang penting ada di kamera. Ini yang membuat suasana pemerintahan kurang produktif dalam konteks respon bencana,” katanya.
Namun demikian, Hendri juga menegaskan bahwa pencitraan bukan hal yang sepenuhnya negatif jika memang berdampak positif bagi masyarakat. “Kalau itu berdampak, tidak apa-apa,” tambahnya, sambil menekankan bahwa kehadiran pejabat harus mencerminkan empati tulus dan tindakan nyata.
Situasi Lapangan dan Respons Pemerintah
Arahan dan kritik ini muncul di tengah situasi darurat di sejumlah provinsi di Sumatra akibat banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sejak akhir November 2025. Bencana ini telah menyebabkan kerusakan infrastruktur yang luas, ribuan warga mengungsi, dan pemerintah pusat bersama lembaga setempat terus memobilisasi respons.
Presiden Prabowo juga telah meminta agar fokus pemerintah tidak hanya pada respons jangka pendek tetapi juga langkah jangka panjang, termasuk rencana rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak, serta task force khusus yang akan menangani pembangunan kembali rumah dan fasilitas warga yang rusak atau hilang.
Tidak hanya itu, Prabowo juga berencana melakukan kunjungan mingguan ke daerah terdampak untuk memantau perkembangan penanganan banjir dan longsor, serta memastikan dukungan yang diperlukan tiba secara efektif kepada masyarakat.
Reaksi Publik dan Implikasi Politik
Sindiran Presiden terhadap budaya wisata bencana dan kritik Hendri Satrio memicu diskusi luas di media sosial dan kalangan politik. Banyak netizen yang menilai bahwa pernyataan itu menunjukkan tekanan Presiden terhadap performa kabinetnya, terutama saat menangani isu-isu kemanusiaan yang sedang berlangsung. Ada juga yang menyebut ini sebagai upaya Prabowo mempertahankan fokus pemerintah pada aksi nyata daripada sekadar pencitraan politis.
Sementara itu, sejumlah pengamat politik menilai sindiran ini dapat menjadi momentum bagi pemerintahan untuk memperbaiki cara komunikasi dan kerja sama antar lembaga, serta memperkuat koordinasi penanganan bencana secara profesional dan berdampak.
