CERMAT KITA – Pemerintah Amerika Serikat melalui Gedung Putih mengeluarkan pernyataan mengejutkan pada Kamis (15/1/2026), dengan mengeklaim bahwa otoritas Iran telah membatalkan rencana eksekusi mati terhadap sedikitnya 800 demonstran. Keputusan ini disebut-sebut sebagai hasil langsung dari tekanan diplomatik yang intens dan ancaman militer yang dilontarkan oleh Presiden Donald Trump dalam beberapa hari terakhir.
Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, dalam pengarahan resmi menyatakan bahwa Washington telah menerima informasi kredibel mengenai penangguhan hukuman mati massal tersebut.
“Presiden memahami hari ini bahwa 800 eksekusi yang dijadwalkan dan seharusnya terjadi kemarin telah dihentikan,” ujar Leavitt kepada awak media di Washington.
Ancaman Militer dan Diplomasi di Balik Layar
Pernyataan ini muncul di tengah ketegangan yang meningkat drastis antara Washington dan Teheran menyusul tindakan keras pemerintah Iran terhadap gelombang unjuk rasa nasional yang meletus sejak awal Januari 2026. Laporan dari berbagai organisasi hak asasi manusia menyebutkan bahwa ribuan orang telah ditahan, dan ratusan lainnya tewas dalam bentrokan dengan aparat keamanan.
Presiden Trump sebelumnya secara terbuka memperingatkan Iran melalui platform media sosial dan pernyataan langsung bahwa Amerika Serikat tidak akan tinggal diam jika Teheran melanjutkan pembantaian terhadap rakyatnya sendiri. Trump bahkan sempat memberikan sinyal mengenai “konsekuensi berat” yang diartikan oleh banyak analis sebagai opsi serangan militer terbatas terhadap fasilitas-fasilitas strategis Iran.
Namun, laporan terbaru menunjukkan adanya peran krusial dari sekutu-sekutu AS di kawasan Teluk. Negara-negara seperti Arab Saudi, Qatar, dan Oman dikabarkan melakukan diplomasi “menit-menit terakhir” untuk mencegah eskalasi militer. Para pemimpin Teluk ini membujuk Trump untuk memberikan ruang bagi diplomasi, sembari mendesak Teheran untuk menunjukkan itikad baik dengan menghentikan eksekusi terhadap para tahanan politik.
Bantahan dan Klaim Sepihak dari Teheran
Di sisi lain, pemerintah Iran memberikan narasi yang berbeda. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dalam wawancaranya dengan media internasional menegaskan bahwa tidak ada rencana eksekusi massal seperti yang diklaim oleh pihak Barat. Ia menyatakan bahwa situasi di dalam negeri Iran telah kembali kondusif dan terkendali.
“Tidak akan ada hukuman gantung hari ini atau besok. Saya dapat memastikan itu,” tegas Araghchi.
Ia justru menuding bahwa kerusuhan yang terjadi merupakan hasil campur tangan asing, termasuk Amerika Serikat dan Israel, dalam apa yang ia sebut sebagai kelanjutan dari konflik regional yang lebih luas.
Meski demikian, klaim Iran ini disambut dengan skeptisisme oleh komunitas internasional. Lembaga pemantau hak asasi manusia, seperti Iran Human Rights (IHR) yang berbasis di Norwegia, mencatat bahwa setidaknya 3.428 demonstran telah tewas sejak unjuk rasa bermula. Mereka memperingatkan bahwa tanpa tekanan internasional yang berkelanjutan, risiko eksekusi rahasia tetap sangat tinggi.
Sorotan pada Kasus Erfan Soltani
Salah satu simbol dari ketegangan ini adalah kasus Erfan Soltani, seorang pemuda berusia 26 tahun yang ditahan di penjara Karaj. Sebelumnya, aktivis kemanusiaan mengkhawatirkan Soltani akan menjadi orang pertama yang dieksekusi pada Rabu lalu. Namun, pasca peringatan keras dari Gedung Putih, pihak yudisial Iran secara mendadak mengklarifikasi bahwa Soltani “belum dijatuhi hukuman mati” dan hanya menghadapi tuduhan propaganda.
Perubahan sikap yang tiba-tiba ini dianggap sebagai bukti nyata bahwa tekanan eksternal memberikan dampak pada pengambilan keputusan di Teheran. Gedung Putih menegaskan bahwa mereka akan terus memantau situasi dengan sangat ketat.
“Semua opsi tetap ada di meja bagi Presiden jika pembunuhan terhadap demonstran kembali berlanjut,” tambah Karoline Leavitt.
Tekanan Ekonomi dan Sanksi Baru
Selain ancaman militer, pemerintahan Trump juga memperkuat tekanan melalui jalur ekonomi. Departemen Keuangan AS baru-baru ini mengumumkan paket sanksi baru yang menyasar pejabat-pejabat tinggi kepolisian dan yudisial Iran yang dianggap bertanggung jawab atas penindasan demonstran. Sanksi ini menambah beban berat bagi ekonomi Iran yang sudah terpuruk akibat sanksi program nuklir sebelumnya.
Krisis ini juga membawa isu Iran kembali ke meja Dewan Keamanan PBB. Amerika Serikat telah meminta pertemuan darurat untuk membahas pelanggaran hak asasi manusia di Iran, sebuah langkah yang diharapkan dapat menggalang dukungan global lebih luas, termasuk dari negara-negara Eropa yang selama ini cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan konfrontatif.
