CERMAT KITA – Pemerintah Israel telah mengumumkan rencana baru yang berpotensi mengubah arah konflik di jalur Gaza, dengan menyatakan akan membentuk apa yang disebutnya unit militer‑sipil yang akan ditempatkan di dalam wilayah Gaza setelah perang yang telah berlangsung hampir dua tahun. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, dalam sebuah pidato publik yang mencerminkan perubahan sikap Tel Aviv terhadap masa depan wilayah tersebut.
Menurut pernyataan resmi, unit tersebut akan dikenalkan sebagai bagian dari kehadiran militer Israel di Gaza, dengan nama khusus “Nahal” sebuah formasi dalam Pasukan Pertahanan Israel (IDF) yang selama ini dikenal sebagai gabungan antara tugas militer dan kegiatan sipil relawan. Rencana ini muncul di tengah proses gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan kelompok Hamas, yang ditengahi oleh perjanjian perdamaian berproses di bawah pengawasan Amerika Serikat.
Apa Itu Unit Nahal dan Tujuannya?
Unit Nahal sendiri bukanlah pasukan baru secara struktural, melainkan sebuah unit yang historisnya menggabungkan pelayanan militer dengan aktivitas sipil, termasuk kerja komunitas dan pembangunan sesuatu yang dulu sering dipakai dalam pendirian komunitas Israel di wilayah perbatasan. Namun, dalam konteks Gaza, langkah untuk menempatkan unit semacam ini dipahami sebagai upaya mempertahankan kehadiran Israel, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dalam pidatonya, Katz menegaskan bahwa militer tidak akan sepenuhnya mundur dari Gaza, menolak gagasan penarikan total meskipun hal tersebut merupakan bagian dari rencana damai 20 poin yang disponsori AS. Ia menyatakan,
“Kami berada jauh di dalam Gaza dan kami tidak akan pernah meninggalkan seluruh Gaza. Kami ada di sana untuk melindungi…” sebuah pernyataan yang menunjukkan bahwa strategi militer Israel tidak berubah meskipun kesepakatan gencatan senjata telah diteken.
Reaksi Internasional dan Diplomat AS
Langkah ini telah memicu reaksi kuat dari sejumlah pihak internasional. Utamanya, rencana tersebut berpotensi bertentangan dengan kesepakatan damai yang ditengahi oleh Amerika Serikat, di mana Israel telah berjanji secara formal untuk menarik pasukannya secara bertahap dari Gaza dan tidak akan membangun kembali pemukiman sipil Yahudi di wilayah itu. Langkah membentuk unit militer‑sipil yang terintegrasi dengan militer jelas menimbulkan pertanyaan tentang apakah ini merupakan kedok untuk mempengaruhi struktur pemerintahan di Gaza atau bahkan menciptakan kehadiran yang mirip dengan permukiman baru.
AS sendiri telah menyatakan ketidaksetujuannya atas klaim awal ketua pertahanan, setelah beberapa pejabat AS merasa bahwa pengumuman tersebut berpotensi melanggar semangat perjanjian damai. Para perwakilan Washington disebut menuntut klarifikasi setelah komentarnya memunculkan spekulasi tentang rencana pemukiman baru.
Dinamika Politik Dalam Negeri Israel
Kebijakan ini juga mencerminkan tekanan politik di dalam Israel. Pemerintah Koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang dikenal memiliki anggota ultra‑nasionalis terus mendorong strategi yang lebih agresif terhadap Gaza. Meski Netanyahu sendiri pernah menolak ide pemukiman kembali di Gaza, anggota koalisi yang lebih kanan keras tetap mendorong langkah yang memperkuat kontrol Israel di wilayah tersebut dalam jangka panjang.
Langkah tersebut juga datang menjelang pemilihan umum Israel tahun 2026, di mana isu keamanan dan kontrol atas wilayah pendudukan, termasuk Tepi Barat dan Gaza, diprediksi akan menjadi topik sentral dalam kampanye. Pengumuman tentang unit Nahal ini dipandang sebagian analis sebagai upaya memperkuat suara sayap kanan di dalam pemerintahan.
Kondisi di Gaza dan Tantangan Humaniter
Sementara itu, kondisi di Gaza tetap serius. Laporan terbaru menunjukkan bahwa famine tingkat tertinggi telah berakhir, namun kondisi kelaparan dan kebutuhan dasar masih sangat genting untuk sebagian besar populasi wilayah itu, bahkan setelah gencatan senjata berlaku pada Oktober. Kegiatan militer terus terjadi, sementara akses bantuan kemanusiaan masih tidak merata.
Terkini, insiden ledakan di Rafah juga memicu ketegangan dan tuduhan pelanggaran gencatan senjata, memperlihatkan betapa rapuhnya situasi keamanan di lapangan.
Tanggapan Kelompok Palestina dan Kritik Lain
Kelompok Palestina dan sejumlah pengamat internasional mengecam rencana Israel ini sebagai tindakan yang dapat memperpanjang pendudukan dan melemahkan peluang perdamaian. Beberapa melihat pembentukan unit militer‑sipil sebagai langkah yang berpotensi menjadi bentuk “pendudukan terselubung” jika dimaknai sebagai kehadiran permanen dan kontrol terhadap kehidupan sipil Gaza, bukan hanya peran militer semata.
