CERMAT KITA – Ketegangan di Eropa Timur kembali mencapai titik didih di penghujung tahun 2025. Presiden Rusia Vladimir Putin mengeluarkan peringatan paling keras kepada Kyiv dan sekutu Baratnya, menyatakan bahwa Rusia siap menyelesaikan konflik di Ukraina secara militer sepenuhnya jika proposal perdamaian yang diajukan Moskow terus diabaikan. Pernyataan ini muncul di tengah perubahan peta kekuatan di medan perang yang semakin menekan posisi pertahanan Ukraina.
Inisiatif Militer dan Kebuntuan Meja Perundingan
Dalam serangkaian pertemuan dengan petinggi militer di Kremlin, Putin menegaskan bahwa Rusia tidak akan lagi menunggu tanpa kepastian. Ia menuduh pemerintahan Volodymyr Zelensky tidak memiliki kemauan politik untuk mengakhiri peperangan secara jujur. Menurut Putin, setiap tawaran gencatan senjata yang diajukan Rusia selama ini hanya dianggap oleh Kyiv sebagai kesempatan untuk melakukan mobilisasi ulang dan memperkuat persenjataan dengan bantuan NATO.
“Jika Kyiv tidak menginginkan diskusi yang substantif dan terus menolak persyaratan dasar bagi keamanan nasional kami, maka Rusia akan mencapai seluruh tujuannya melalui kekuatan senjata. Kami memiliki sumber daya, pengalaman, dan tekad untuk menyelesaikannya secara militer,” tegas Putin sebagaimana dikutip dari kantor berita negara.
Ultimatum ini bukan sekadar retorika. Di lapangan, pasukan Rusia dilaporkan terus meningkatkan intensitas serangan di wilayah Donbas dan Zaporizhzhia. Moskow merasa berada di atas angin setelah berhasil menguasai beberapa titik logistik krusial yang selama ini menjadi benteng pertahanan utama Ukraina.
Tuntutan Garis Merah Moskow
Putin kembali menggarisbawahi syarat mutlak bagi terciptanya perdamaian permanen. Syarat-syarat tersebut meliputi pengakuan internasional atas wilayah-wilayah yang telah dianeksasi Rusia, termasuk Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia. Selain itu, Rusia menuntut status netral bagi Ukraina yang berarti Kyiv harus membatalkan ambisinya bergabung dengan NATO selamanya serta pembatasan drastis pada kemampuan militer Ukraina (demiliterisasi).
Bagi Putin, penyelesaian militer adalah opsi terakhir yang tak terelakkan jika jalur diplomatik tetap menemui jalan buntu. Ia memperingatkan bahwa semakin lama Kyiv menolak untuk berunding, semakin berat syarat yang akan diajukan Rusia di masa depan, dan semakin kecil kemungkinan Ukraina untuk mempertahankan kedaulatan atas wilayah yang tersisa.
Reaksi Ukraina dan Komunitas Internasional
Kyiv merespons ancaman tersebut dengan sikap menantang. Presiden Zelensky menyatakan bahwa perdamaian tidak bisa dicapai dengan menyerahkan kedaulatan wilayah. Pihak Ukraina memandang ultimatum Putin sebagai bentuk pemerasan geopolitik (geopolitical blackmail) yang bertujuan untuk menghancurkan identitas bangsa Ukraina.
Sementara itu, para pengamat internasional melihat pernyataan Putin ini sebagai upaya untuk memanfaatkan momentum transisi politik di Barat. Dengan adanya pergeseran fokus bantuan militer dari beberapa negara Eropa dan dinamika politik di Amerika Serikat, Putin mencoba menekan semua pihak untuk menerima fakta di lapangan (fact on the ground) bahwa Rusia saat ini memegang kendali strategis.
Konsekuensi Jika Diplomasi Gagal
Jika ancaman “penyelesaian militer” ini benar-benar dilaksanakan tanpa ada ruang dialog, para ahli militer memperkirakan akan terjadi mobilisasi besar-besaran yang lebih masif dari sebelumnya. Rusia kemungkinan akan mencoba melakukan penetrasi lebih dalam ke wilayah Barat Ukraina untuk memutus jalur pasokan senjata dan memaksa pemerintahan di Kyiv runtuh secara total.
Dunia kini menanti apakah tekanan ini akan memaksa kedua belah pihak duduk di meja perundingan pada awal 2026, atau justru menjadi pembuka bagi babak peperangan yang jauh lebih destruktif yang dapat menyeret keterlibatan langsung kekuatan besar lainnya di Eropa.
