CERMAT KITA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa pemerintah sangat terbuka terhadap segala bentuk bantuan dari pihak swasta, komunitas, maupun individu untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera. Namun, ia memberikan catatan keras: bantuan tersebut harus didasari niat tulus (ikhlas) dan melalui prosedur administrasi yang transparan agar tidak menjadi komoditas politik atau beban di masa depan.
Pernyataan ini disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai progres penanganan bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026). Dalam kunjungan kerja di awal tahun baru tersebut, Kepala Negara menekankan pentingnya satu pintu koordinasi melalui pemerintah pusat untuk memastikan keadilan distribusi.
Bikin Surat, Nanti Kita Salurkan
Dalam arahannya, Presiden Prabowo meminta siapa pun yang ingin berkontribusi termasuk diaspora Indonesia di luar negeri untuk melapor secara resmi kepada pemerintah. Prosedur ini dimaksudkan agar bantuan terdokumentasi dengan baik dan tepat sasaran ke wilayah yang paling membutuhkan.
“Tadi saya sampaikan, kalau ada pihak yang mau memberi bantuan, ya silakan. Bikin surat, saya ingin sumbang ini, dilaporkan ke pemerintah pusat, kita akan salurkan,” ujar Presiden Prabowo di hadapan jajaran menteri dan kepala daerah terdampak.
Beliau mencontohkan, jika ada komunitas diaspora asal Aceh yang berada di luar negeri dan ingin membantu secara spesifik untuk tanah kelahirannya, pemerintah akan memfasilitasi logistiknya.
“Misalkan ada diaspora Aceh yang merasa terpanggil membantu di Aceh, monggo, silakan. Nanti kita salurkan melalui mekanisme yang ada,” imbuhnya.
Menghindari Bantuan yang Menagih
Salah satu poin krusial yang ditegaskan Presiden adalah aspek keikhlasan. Prabowo mengungkapkan pengalaman masa lalu di mana bantuan kemanusiaan terkadang diselipi kepentingan tertentu yang merugikan wibawa negara atau masyarakat di kemudian hari.
“Kita tidak menolak bantuan, hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas, dan harus ikhlas. Karena kita mengalami, pernah dibantu-dibantu, akhirnya ujungnya ada juga yang menagih (pamrih),” tegas Presiden.
Presiden mengingatkan bahwa bencana alam adalah masalah kemanusiaan yang murni. Oleh karena itu, bantuan tidak boleh dijadikan alat untuk membangun pengaruh politik terselubung atau kepentingan kelompok yang dapat memecah belah persatuan bangsa di lokasi bencana.
Alasan Status Bencana Nasional Tidak Ditetapkan
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo kembali menjelaskan alasan pemerintah tidak menetapkan status Bencana Nasional meskipun dampak kerusakan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat cukup masif. Menurutnya, kapasitas negara saat ini masih sangat mampu menangani situasi tersebut tanpa harus mengandalkan bantuan internasional secara masif atau mengubah status hukum bencana.
“Kita punya 38 provinsi. Masalah ini berdampak di tiga provinsi, masih ada 35 provinsi lain yang kondisinya stabil. Jadi, selama kapasitas pemerintah pusat dan daerah masih mampu menghadapi dengan anggaran yang tersedia, kita tidak perlu menyatakan bencana nasional,” jelasnya.
Pemerintah sendiri telah mengalokasikan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang signifikan. Dari rencana awal sebesar Rp51 triliun, Presiden Prabowo berkomitmen meningkatkan dukungan hingga Rp60 triliun untuk memastikan seluruh infrastruktur vital, seperti jembatan, sekolah, dan puskesmas, kembali berfungsi dalam waktu singkat.
Pembangunan Hunian Tetap oleh Danantara
Presiden juga meninjau langsung pembangunan 600 unit hunian tetap di Aceh Tamiang yang dikerjakan melalui koordinasi dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Prabowo menginstruksikan agar pembangunan rumah bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dilakukan dengan standar kualitas tinggi dan pengawasan ketat.
“Menteri datang ke lokasi bencana bukan hanya melihat, tapi mencari solusi. Kita kerahkan semua upaya, kita tidak tanggung-tanggung,” kata Presiden.
Penegasan Transparansi dan Pengawasan
Menutup pernyataannya, Presiden Prabowo memperingatkan seluruh pejabat daerah dan aparat untuk menjaga amanah bantuan ini. Ia meminta agar tidak ada satu rupiah pun anggaran atau satu paket pun bantuan logistik yang diselewengkan.
“Transparansi adalah kunci. Setiap bantuan yang masuk harus dicatat, dilaporkan ke pusat, dan langsung diberikan kepada rakyat yang membutuhkan tanpa potongan atau embel-embel politik,” tutupnya.
