Mengapa Pertumbuhan 5-6% Bukan Sebuah Prestasi
Secara teoritis, bagi negara berkembang dengan bonus demografi yang melimpah, pertumbuhan 5% hanyalah batas minimum untuk menjaga agar pengangguran tidak meledak. Indonesia saat ini tidak sedang “berlari,” melainkan hanya “berjalan cepat.” Pertumbuhan di level ini tidak cukup kuat untuk membawa Indonesia keluar dari Middle Income Trap (Jebakan Pendapatan Menengah) sebelum populasi kita mulai menua pada tahun 2045.
Masalah Kapasitas Dan Potensi
Para ekonom sering merujuk pada “The Rule of 70” untuk menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan sebuah negara untuk melipatgandakan ukuran ekonominya. Dengan pertumbuhan hanya 5%, kita butuh waktu terlalu lama, sementara jendela peluang bonus demografi kita semakin menyempit. Negara-negara macan Asia seperti Korea Selatan atau Taiwan di masa keemasannya mampu mencatat pertumbuhan di atas 8-10% secara konsisten selama dua dekade.
Itulah standar “prestasi” yang sesungguhnya untuk melakukan lompatan kelas. Salah satu alasan mengapa angka 5-6% ini terasa hambar adalah karena pertumbuhannya tidak berkualitas. Pertumbuhan kita saat ini lebih banyak didorong oleh konsumsi rumah tangga dan ekspor komoditas mentah, bukan oleh sektor manufaktur yang kuat.
Ketimpangan Yang Tersembunyi
Terjadi fenomena deindustrialisasi dini, di mana kontribusi sektor industri manufaktur terhadap PDB terus menurun sebelum mencapai puncaknya. Tanpa industri yang kuat, pertumbuhan 5% tidak mampu menciptakan lapangan kerja formal yang berkualitas dalam jumlah besar. Akibatnya, sebagian besar angkatan kerja kita terserap di sektor informal dengan produktivitas rendah dan perlindungan sosial yang minim.
Angka PDB adalah angka rata-rata yang seringkali menutupi realitas di lapangan. Pertumbuhan 5% tidak memiliki makna besar jika kue ekonomi tersebut hanya dinikmati oleh segelintir kelompok atas. Ketika pertumbuhan ekonomi didorong oleh sektor padat modal (seperti tambang atau teknologi digital tertentu) dan bukan sektor padat karya (seperti pertanian atau manufaktur), maka jurang kaya dan miskin akan semakin lebar.
Prestasi ekonomi seharusnya diukur dari seberapa efektif pertumbuhan tersebut menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan meningkatkan upah riil buruh secara signifikan. Saat ini, kenaikan upah seringkali tersalip oleh inflasi bahan pokok, membuat daya beli masyarakat kelas menengah bawah tetap jalan di tempat meski angka pertumbuhan nasional terlihat stabil.
