CERMAT KITA – Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan keputusan strategisnya untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace) yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump, sebuah langkah luar negeri besar yang menuai perhatian global sekaligus perdebatan tajam di tengah masyarakat dan kalangan pengamat kebijakan luar negeri. Keputusan ini diumumkan dalam pernyataan bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bersama tujuh negara lainnya pada Kamis pagi, 22 Januari 2026.
Laporan resmi menyatakan bahwa Indonesia bergabung bersama negara-negara seperti Turkiye, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab untuk mendukung upaya dewan tersebut sebagai bagian dari komitmen bersama terhadap perdamaian dan stabilitas di Jalur Gaza yang telah lama dilanda konflik bersenjata.
Apa Itu Dewan Perdamaian buatan Trump?
Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza adalah sebuah badan atau forum internasional yang diprakarsai oleh Presiden AS Donald Trump dengan tujuan awal membantu proses akhir konflik di Gaza, mendukung gencatan senjata permanen, dan memfasilitasi rekonstruksi wilayah setelah perang berkepanjangan antara Israel dan Hamas. Badan ini datang sebagai bagian dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict yang dikembangkan pemerintahan Trump bersama sejumlah mitra internasional.
Dewan ini diposisikan sebagai semacam pemerintahan transisi atau transitional administration yang bertugas mengawasi rehabilitasi, pemulihan ekonomi, dan proses stabilisasi di Gaza. Beberapa pengamat bahkan menilai badan ini tengah berkembang menjadi platform diplomatik yang lebih luas dibanding mandat awalnya, bahkan berpotensi ikut mempengaruhi konflik-konflik lain di luar Timur Tengah.
Pernyataan Pemerintah dan Motivasi Indonesia
Menurut pihak Kementerian Luar Negeri RI, bergabungnya Indonesia ke Dewan Perdamaian tersebut adalah bentuk dukungan konkret terhadap inisiatif perdamaian internasional yang berfokus pada Palestina, khususnya di Gaza. Dalam pernyataan resmi kementerian, dijelaskan bahwa langkah ini juga diambil sebagai tanda komitmen Indonesia untuk menegaskan peran aktifnya dalam mencari solusi berkelanjutan dalam konflik yang sudah bertahun-tahun berlangsung.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, ketika diwawancarai di sela acara World Economic Forum di Davos, menyatakan bahwa Indonesia membuka opsi untuk bergabung jika kehadiran negara dianggap dapat mempercepat proses perdamaian. Ia menegaskan bahwa keputusan dibuat dengan pertimbangan matang yang mencerminkan kepentingan nasional Indonesia serta tujuan perdamaian yang lebih luas.
Respons Pakar dan Tantangan Strategis
Keputusan bergabung ke dalam Dewan Perdamaian tidak sepenuhnya disambut positif oleh semua kalangan. Beberapa ahli hubungan internasional mengingatkan bahwa institution ini bukan semata-mata badan bantuan teknis, tetapi juga memiliki dimensi strategis yang bisa membawa dampak pada arah kebijakan luar negeri Indonesia.
Beberapa pengamat menyatakan khawatir bahwa Indonesia dapat “tertarik dalam orbit diplomasi pro-Amerika” yang bisa menempatkan posisi negara dalam dilema ketika harus bersikap terhadap agenda internasional lain seperti peran PBB, ASEAN, atau Koalisi Negara-Negara Muslim. Mereka menilai risiko diplomatik ini berakar dari komposisi anggota Dewan dan dominasi agenda yang dipengaruhi oleh kepemimpinan AS.
Selain itu, beberapa cendekiawan mencatat bahwa partisipasi Indonesia berpotensi menimbulkan backlash domestik. Dukungan kuat publik Indonesia terhadap Palestina selama ini merupakan isu sensitif yang bisa membawa risiko politik dalam negeri, terutama jika kebijakan ini dianggap menempatkan Indonesia terlalu dekat dengan peran negara besar yang kontroversial seperti AS atau Israel.
Dampak Diplomatik di Forum Global
Dewan Perdamaian ini dilaporkan telah mendapat dukungan luas dari negara-negara lain dan juga dinyatakan diakui melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803, yang bertujuan untuk mendukung upaya perdamaian dan stabilisasi di Palestina melalui forum tersebut.
Beberapa media internasional juga menyoroti bahwa badan ini memang memperluas jangkauannya di luar Timur Tengah. Sejumlah negara dari Asia, Afrika, dan wilayah lain telah menyatakan kesiapan atau telah bergabung menunjukkan bahwa strategi diplomatik global kini mengalami dinamika baru yang dipengaruhi oleh munculnya platform-platform semacam ini.
Sorotan pada Standar Multilateral dan Peran PBB
Bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian juga memicu diskusi tentang bagaimana badan ini akan berjalan bersinergi dengan sistem multilateralisme yang ada, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Para ahli menekankan bahwa Dewan Perdamaian tidak semestinya menjadi pengganti atau pesaing PBB, tapi harus bekerja selaras dengan mekanisme internasional yang diakui dunia untuk menjamin legitimasi dan dampak nyata bagi stabilitas global.
