CERMAT KITA – Krisis kemanusiaan yang dipicu oleh bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Aceh mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat. Menteri Lingkungan Hidup (LH) sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, secara resmi menginstruksikan pengiriman logistik bantuan air bersih dalam skala besar untuk masyarakat terdampak. Langkah ini diambil sebagai respons darurat mengingat lumpuhnya akses air bersih yang menjadi kebutuhan paling fundamental warga saat ini.
Dalam operasi kemanusiaan ini, KLH mengerahkan sebanyak 10.000 galon air mineral yang didistribusikan menggunakan armada sebanyak 25 truk. Fokus utama pengiriman bantuan ini diarahkan ke dua wilayah dengan dampak kerusakan infrastruktur terparah dan populasi terdampak paling luas, yakni Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Tamiang.
Prioritas Logistik: Distribusi Berdasarkan Skala Dampak
Menteri Hanif Faisol menjelaskan bahwa keputusan pengiriman bantuan air kemasan ini didasarkan pada laporan lapangan yang menunjukkan bahwa sumber air sumur warga dan jaringan pipa PDAM di banyak titik telah tertimbun lumpur atau tercemar sisa-sisa material banjir. Kondisi ini membuat air di lokasi bencana tidak layak konsumsi dan berisiko tinggi menimbulkan wabah penyakit pencernaan bagi para pengungsi.
Berdasarkan data pemetaan risiko, bantuan didistribusikan secara proporsional:
- Kabupaten Aceh Utara: Mendapatkan alokasi terbesar dengan 18 unit truk pengangkut air. Hal ini dikarenakan luasnya wilayah yang terendam dan banyaknya titik pengungsian mandiri yang tersebar di pelosok desa.
- Kabupaten Aceh Tamiang: Mendapatkan alokasi 7 unit truk. Meski jumlah truk lebih sedikit, fokus di wilayah ini diperkuat dengan bantuan peralatan teknis tambahan.
“Akses air minum yang higienis adalah harga mati di masa krisis. Kami bergerak cepat agar tidak ada warga yang jatuh sakit karena terpaksa mengonsumsi air yang tidak layak. Kehadiran negara harus dirasakan langsung di dapur-dapur umum dan posko pengungsian,” tegas Menteri Hanif dalam keterangan persnya pada Sabtu (27/12/2025).
Solusi Jangka Menengah: Mobilisasi Alat Penjernih Air
KLH menyadari bahwa pengiriman air galon adalah solusi jangka pendek yang memiliki keterbatasan logistik jika bencana berlangsung lama. Oleh karena itu, Menteri Hanif juga menginstruksikan penerjunan tim teknis yang membawa tiga unit alat penjernih air (water purifier) berteknologi tinggi ke Kabupaten Aceh Tamiang.
Alat penjernih air ini bukan sekadar filter biasa. Teknologi yang dibawa mampu menyaring air sungai atau air genangan yang keruh menjadi air yang memenuhi standar baku mutu kesehatan untuk dikonsumsi. Keunggulan alat ini antara lain:
- Mobilitas Tinggi: Mudah dipindahkan ke titik pengungsian yang paling membutuhkan.
- Kapasitas Besar: Mampu menghasilkan ribuan liter air bersih per jam.
- Efisiensi Biaya: Mengurangi ketergantungan pada pengiriman air kemasan dari luar daerah yang memakan biaya transportasi besar.
Pengoperasian alat ini akan dikawal langsung oleh tenaga ahli dari BPLH untuk memastikan kualitas air yang dihasilkan tetap terjaga dan aman bagi anak-anak maupun lansia di pengungsian.
Pusat Komando dan Evaluasi Lingkungan di Lhokseumawe
Untuk mengoordinasikan bantuan agar tidak tumpang tindih, KLH telah mengaktifkan Posko Tanggap Darurat di Lhokseumawe. Posko ini berfungsi sebagai pusat kendali (Command Center) yang menghubungkan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta relawan di lapangan.
Selain mengurus distribusi logistik, Posko Lhokseumawe memiliki tugas krusial lainnya: melakukan asesmen kerusakan lingkungan. Menteri Hanif menekankan bahwa bencana yang terjadi di Aceh merupakan alarm keras bagi pemulihan ekosistem di hulu sungai.
“Banjir ini bukan sekadar fenomena cuaca, tapi ada indikasi kuat kerusakan daya dukung lingkungan. Sambil mengirim bantuan air, tim kami di lapangan juga mulai mengidentifikasi titik-titik kerusakan hutan dan lahan yang menjadi penyebab banjir. Data dari posko ini akan menjadi landasan kebijakan rehabilitasi hutan pascabencana nanti,” tambahnya.
Komitmen Pemulihan Berkelanjutan
Menteri Hanif memastikan bahwa dukungan kementeriannya tidak akan berhenti setelah air surut. KLH berkomitmen untuk mendampingi pemerintah daerah dalam proses pemulihan lingkungan, termasuk pembersihan sampah sisa banjir yang berpotensi merusak sanitasi lingkungan dalam jangka panjang.
Operasi “10.000 Galon” ini diharapkan menjadi pemicu bagi pihak swasta dan organisasi kemanusiaan lainnya untuk ikut serta memberikan kontribusi serupa. Hingga berita ini diturunkan, armada truk masih terus bergerak menembus jalur darat yang menantang demi memastikan bantuan sampai ke tangan warga yang membutuhkan sebelum malam tiba.
