CERMAT KITA – Situasi keamanan di Venezuela yang kian memanas pasca-serangan militer Amerika Serikat dan penangkapan Presiden Nicolás Maduro pada awal Januari 2026, memicu kekhawatiran serius di tanah air. Komisi I DPR RI secara resmi meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk segera menyiapkan skenario darurat, termasuk opsi evakuasi bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah konflik tersebut.
Ketegangan di Caracas dan Penangkapan Maduro
Krisis ini mencapai titik puncaknya ketika pasukan militer Amerika Serikat melancarkan operasi berskala besar di Caracas pada Sabtu, 3 Januari 2026. Operasi tersebut berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro beserta istrinya, Cilia Flores, yang kemudian langsung diterbangkan menuju New York untuk menghadapi tuntutan hukum terkait dugaan narkoterorisme.
Serangan udara dilaporkan menghantam beberapa titik strategis, termasuk kompleks militer Fuerte Tiuna. Kondisi ini menyebabkan kekacauan di ibu kota Caracas, dengan laporan pemadaman listrik massal dan penutupan jalur-jalur transportasi utama. Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump menyatakan bahwa tindakan ini diambil untuk memulihkan demokrasi dan memberantas kartel narkoba internasional yang dituding dilindungi oleh rezim Maduro.
Desakan Komisi I DPR RI
Merespons dinamika yang sangat cepat ini, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh lengah. Dalam keterangannya pada Senin (5/1/2026), Dave meminta Kemenlu untuk segera memetakan keberadaan seluruh WNI dan menyiapkan jalur logistik untuk evakuasi jika situasi terus memburuk.
“Kesiapan logistik, jalur evakuasi, dan komunikasi dengan WNI harus sudah disusun dari sekarang. Jangan menunggu situasi menjadi ‘uncontrollable’. Keselamatan WNI adalah prioritas tertinggi kita,” ujar Dave.
Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I lainnya, Sukamta. Ia menekankan bahwa perlindungan terhadap WNI harus bersifat proaktif. Menurutnya, Kemenlu melalui KBRI Caracas perlu mengaktifkan protokol perlindungan intensif dan memastikan setiap individu WNI memiliki akses komunikasi 24 jam dengan perwakilan RI.
Respons Kemenlu dan Kondisi WNI
Hingga saat ini, Kementerian Luar Negeri melalui Juru Bicara Vahd Nabyl Mulachela menyatakan bahwa seluruh WNI di Venezuela terpantau dalam keadaan aman. KBRI Caracas terus menjalin kontak dengan masyarakat Indonesia di sana untuk memantau keselamatan mereka dari jam ke jam.
Berdasarkan data KBRI, jumlah WNI di Venezuela memang tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Amerika Latin, namun sebarannya yang mencakup pekerja profesional dan staf kedutaan memerlukan perhatian khusus. Kemenlu telah mengeluarkan imbauan resmi agar WNI:
- Tetap tenang dan berada di dalam rumah atau tempat yang aman.
- Menghindari kerumunan massa dan lokasi-lokasi strategis militer.
- Selalu membawa identitas diri dan memastikan alat komunikasi aktif.
- Segera melapor ke KBRI jika menghadapi kendala keamanan atau logistik.
Posisi Diplomasi Indonesia
Di panggung internasional, Indonesia mengambil posisi yang tegas namun bijak. Pemerintah Indonesia menyerukan de-eskalasi segera dan mendesak semua pihak untuk menghormati hukum internasional serta prinsip kedaulatan negara.
Indonesia menekankan bahwa penggunaan kekuatan militer dan intervensi asing yang mengabaikan kedaulatan sebuah negara berisiko memperburuk stabilitas kawasan Amerika Latin. Kemenlu mendorong dialog damai sebagai satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikan krisis politik di Venezuela tanpa harus mengorbankan warga sipil.
Menakar Opsi Evakuasi
Mengingat letak geografis Venezuela yang cukup jauh dari Indonesia, opsi evakuasi biasanya melibatkan koordinasi dengan negara tetangga yang dianggap lebih stabil, seperti Brasil atau Kolombia. Namun, dengan situasi perbatasan yang juga dijaga ketat oleh pasukan militer, jalur udara melalui pihak ketiga atau penerbangan kemanusiaan internasional menjadi opsi yang paling realistis.
DPR meminta Kemenlu tidak hanya menyiapkan rencana di atas kertas, tetapi juga berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti TNI dan Kemenhub, jika sewaktu-waktu diperlukan pengerahan armada untuk menjemput warga negara kita.
