CERMAT KITA – Sebuah video yang diduga memperlihatkan dua anggota DPRD Kabupaten Bangkalan sedang berada di dalam tempat dugem (diskotek) mendadak viral di berbagai platform media sosial sejak beberapa hari terakhir. Video tersebut memicu reaksi publik yang beragam, mulai dari kecaman keras hingga tuntutan klarifikasi dan pertanggungjawaban dari lembaga legislatif setempat.
Video itu, yang kini beredar luas di aplikasi pesan instan dan media sosial seperti TikTok dan Facebook, memperlihatkan dua orang yang diduga sebagai wakil rakyat tengah berpesta di sebuah diskotek di Surabaya bersama sejumlah pengunjung lainnya. Belum ada konfirmasi resmi terkait identitas kedua orang tersebut, namun unggahan yang beredar menyebut inisial oknum tersebut adalah RI (laki‑laki) dan APW (perempuan), keduanya disebut merupakan anggota DPRD Bangkalan.
Konten video ini menjadi sorotan tajam publik lantaran kegiatan dugem atau pesta malam hari dengan minuman alkohol dinilai tak mencerminkan etika dan integritas seorang wakil rakyat yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat, terutama di tengah sorotan tentang moralitas pejabat publik. Unggahan video cepat menyebar dan menuai kritik pedas dari netizen serta berbagai kelompok masyarakat di Madura dan Jawa Timur secara umum.
Respons Ketua DPRD Bangkalan
Menanggapi viralnya video tersebut, Ketua DPRD Bangkalan menyatakan bahwa pihaknya belum bisa memastikan kebenaran konten video yang beredar. Ia mengatakan bahwa viralnya konten semacam ini sering kali belum disertai bukti yang kuat, sehingga perlu dilakukan verifikasi internal terlebih dahulu sebelum mengambil langkah.
Dalam pernyataan resminya, Ketua DPRD menyebut pihaknya tengah berupaya melakukan klarifikasi kepada kedua anggota yang disebut dalam video itu. Menurutnya, pengumpulan fakta dan keterangan langsung dari yang bersangkutan adalah langkah awal yang harus ditempuh agar tidak terjadi kesimpulan prematur yang hanya berdasar konten viral semata.
“Sampai saat ini kami belum bisa memastikan apakah benar itu dua anggota DPRD Bangkalan atau bukan. Kami akan memanggil yang bersangkutan untuk klarifikasi dan menunggu hasil pemeriksaan internal,” ungkapnya singkat kepada wartawan.
Ketua DPRD juga menekankan bahwa pihaknya menghormati proses hukum dan etika yang berlaku. Jika terbukti ada pelanggaran kode etik atau hukum, DPRD akan melakukan tindakan tegas sesuai peraturan internal maupun perundang‑undangan yang berlaku. Pernyataan ini menegaskan komitmen dewan untuk tetap menjaga marwah lembaga dari tuduhan pelanggaran moral dan etika.
Reaksi Publik dan Seruan Aksi
Viralnya video tersebut tidak hanya memicu debat di dunia maya, tetapi juga memancing aksi nyata dari kelompok masyarakat. Salah satu organisasi pemuda di Jawa Timur, Barisan Pemuda Tangguh Jawa Timur (BPT JATIM), bahkan berencana melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Bangkalan pada Selasa, 23 Desember 2025. Mereka menuntut transparansi penuh serta pertanggungjawaban jika memang dugaan penyimpangan tersebut terbukti.
Koordinator aksi dari BPT JATIM, Sholehuddin, menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk kontrol sosial terhadap pejabat publik yang dianggap mencoreng citra lembaga legislatif.
“Kalau wakil rakyat melakukan hal yang tidak sejalan dengan fungsi dan moral publik, maka masyarakat harus bersuara,” ujarnya.
Tak hanya organisasi pemuda, sejumlah netizen dan warga Bangkalan juga memberi komentar keras di media sosial. Banyak yang mempertanyakan integritas wakil rakyat dan menekan lembaga dewan agar mengambil sikap tegas. Ada pula yang mengaitkan peristiwa ini dengan fenomena luas di mana figur publik sering kali terjebak dalam konten viral yang merugikan reputasi.
Konteks dan Isu Etik Lawas
Kasus viral terkait perilaku anggota legislatif bukan hal baru di Indonesia. Berbagai video yang menampilkan anggota DPRD di daerah lain juga beberapa kali menjadi sorotan media dan publik. Misalnya, sebelumnya beberapa video viral yang menampilkan anggota DPRD dari daerah lain dalam situasi kontroversial, seperti dugaan bermain judi, perilaku kasar terhadap pramugari, atau adegan mesum yang menjadi bahan penyelidikan dan reaksi dari pihak berwenang.
Pengalaman‑pengalaman ini menunjukkan bahwa publik memiliki sensitivitas tinggi terhadap perilaku wakil rakyat di luar tugas konstitusionalnya, terutama jika melibatkan hal yang dinilai bermoral negatif, seperti pesta malam dan konsumsi alkohol di tempat hiburan. Di sisi lain, pihak legislatif sering kali harus bersikap hati‑hati dalam menyikapi konten viral karena potensi hoaks dan kesalahpahaman bisa berdampak besar pada reputasi dan proses hukum.
Langkah Selanjutnya
Hingga berita ini ditulis, DPRD Bangkalan masih berada dalam tahap klarifikasi. Pihak dewan belum mengeluarkan keputusan resmi mengenai apakah akan menindak lanjuti kasus ini ke Badan Kehormatan DPRD atau bahkan melibatkan kepolisian jika ada unsur hukum yang dilanggar.
Sementara itu, publik terus menunggu perkembangan kasus ini dengan penuh perhatian. Banyak yang berharap agar transparansi dan akuntabilitas ditegakkan, tak hanya demi nama baik lembaga legislatif di Bangkalan, tetapi juga untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat yang dipilihnya.
